Jakarta (5/9) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, bersama 3 Menko lainnya, yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti rapat pembahasan RKA dalam RAPBN-P 2019 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar Azis Syamsuddin.
Menurut Menko PMK, sesuai dengan Peraturan Presiden (PerPres) No.9/2015 bahwa tugas pokok Kemenko PMK adalah urusan koordinasi, singkronisasi, dan pengendalian (KSP) program Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Urusan bidang PMK mencakup kualitas hidup manusia (kesejahteraan), kapabilitas manusia Indonesia (pemberdayaan), dan pembangunan karakter Indonesia,”ujarnya.
Menko PMK juga menyampaikan bahwa dalam rancangan RKP 2019, pemerintah telah menetapkan 5 prioritas nasional dan 24 program prioritas. “Dalam RKP tersebut Kemenko PMK melaksanakan 4 prioritas nasional dan 12 program prioritas,” jelasnya.
Prioritas Pertama, Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan 5 program prioritas, yaitu (1) percepatan pengurangan kemiskinan. (2) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. (3) pemerataan pendidikan berkualitas. (4) peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak. (5) peningkatan tata kelola layanan dasar.
Prioritas Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan maritim. Adapun program Prioritas yang menjadi fokus Kemenko PMK, yaitu (1) Percepatan Pembangunan daerah tertinggal dan desa. (2) Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. (3) Penanggulangan Bencana.
Prioritas Ketiga, Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif dengan program-program prioritas, yaitu (1) percepatan pinang keahlian tenaga kerja. (2) pengembangan IPTEK dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas.
Prioritas Keempat, stabilitas nasional dan kesuksesan Pemilu dengan program prioritas, yaitu (1) Kamtibmas dan keamanan diberikan, (2) efektivitas diplomasi.
