Menko PMK Bahas Permasalahan Penyaluran BPNT

08 November 2018  |  20:10 WIB
Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat Rapat Koordinasi terkait penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahap IV./Bisnis-Muhammad Ridwan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahap IV.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) yang dihadiri Menteri Sosial Agus Gumingan Kartasasmita, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widyanto, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen PPN, Kemen BUMN, Bank Indonesia, KSP, Himbara, dan instansi terkait lainnya, fokus membahas permasalahan-permasalahan dalam penyaluran BPNT.

“Agenda rapat hari ini adalah membahas status penyaluran bansos pangan, dan persiapan penyaluran BPNT tahap IV pada bulan Nopember 2018. Namun saya minta dalam rapat kali ini difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang akan kita cari solusinya bersama,” ujar Puan Maharani di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Puan mengatakan perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada e-warong dan KPM BPNT serta meminta kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pemantauan dan edukasi guna kelancaran perluasan dan pemanfaatan BPNT.

Selain itu, untuk penguatan infrastruktur jaringan, telah dilakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan operator seluler.

"Adapun terkait dengan pemenuhan jumlah e-warong Himbara terus berkoordinasi dengan Pemda setempat merekrut e warong,” jelas Menko PMK.

Penyaluran perluasan BPNT Tahap IV pada November 2018 disepakati dilaksanakan di 54 Kabupaten/Kota. Dengan demikian target penerima BPNT tahun 2018 akan mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2019, direncanakan perluasan penyaluran penerima manfaat sebesar 15,5 juta, namun Puan meminta sebelum perluasan 2019, agar dilakukan evaluasi penyaluran BPNT sepanjang tahun 2018, untuk melihat kesiapan daerah, bank penyalur, e warong dan dukungan infrastruktur.