Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memimpin rapat koordinasi bersama dengan lima menteri terkait dengan percepatan pemulihan bencana di Nusa Tenggara Barat.
Rapat koordinasi (rakor) tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Rakor tingkat menteri tersebut membahas tentang Instruksi Presiden (Inpres) No5/2018 tentang percepatan pemulihan bencana Nusa Tenggara Barat (NTB) usai diguncang gempa.
“Pada rakor ini tentu saja akan kita fokuskan kepada rehab rekon yang harus segera ditindaklanjuti oleh semua kementerian dan lembaga,” ujar Menko PMK Puan Maharani di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Puan mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama dengan 5 kementerian terkait untuk melakukan percepatan pemulihan di NTB.
Lebih lanjut Puan menjelaskan untuk percepatan pembangunan rumah, Kemenko PMK sudah berkoordisani dengan KemenPUPR.
“Percepatan pembangunan rumah penduduk secara swakelola dan bertahap. Saat ini dari PUPR sudah membangun beberapa rumah tahan gempa yang mana nanti dilakukan secara swadaya atau goro antara TNI, mahasiswa, PUPR dan masyarakat,” ujarnya.
Untuk kebutuhan belajar, dan mengajar, serta pemulihan mental siswa, Menko PMK sudah berkoordinasi dengan 3 kementerian terkait, yaitu Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemensos.
“Jadi anak-anak itu saya sudah minta kepada mendikbud untuk segera secara bertahap mulai bisa proses belajar dan mengajar. Karena gurunya juga ikut trauma, saya juga minta mendikbud mendistribusikan tenaga pengajar dari luar bersama mengajar di NTB,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Bappenas dalam rakor tersebut juga diberikan tugas untuk mempercepat pemulihan kebutuhan sosial dan ekonomi di NTB.
“Kepada Bappenas, saya juga sudah minta untuk pemulihan sosial dan ekonomi dimasukan kedalam rancangan kerja pemerintah 2018 dan 2019,” pungkasnya.
