Bisnis.com, JAKARTA -- Konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan dalam upaya merealisasikan target Nawacita sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Pasalnya, ada banyak tantangan dari berbagai aspek yang mesti diatasi.
“Ke depan, masih banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan bersama. Untuk itu, sinergi antara pusat dan daerah merupakan syarat mutlak dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Y. B. Satya Sananugraha saat membuka Pertemuan Konsolidasi Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Nasional untuk Wilayah Tengah dan Timur Indonesia di Denpasar, Bali, Kamis (13/9/2018).
Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (14/9), selama 3,5 tahun berjalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diklaim cukup banyak capaian pembangunan yang sudah diraih. Salah satunya, membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.
Pada 2015, IPM Indonesia sebesar 69,55 dan naik menjadi 70,81 pada 2017. Selain itu, ketimpangan pendapatan turun dari 0,402 pada 2015 menjadi 0,389 pada Maret 2018.
“Saat ini, angka kemiskinan juga berada di angka satu digit, yaitu 9,82% dan pertama kali di bawah dua digit sejak krisis 1998,” lanjutnya.
Satya mengharapkan kegiatan konsolidasi program dapat menjadi entry point dalam meningkatkan intensifikasi upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sehingga mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada. Keberhasilan pembangunan nasional disebut sebagai agregasi dari kesuksesan pembangunan daerah.
Kegiatan ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengonsolidasikan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir pada pertemuan tersebut pimpinan dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Biro Kesra dan Asisten Daerah dari 14 provinsi di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, serta 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Bali.
