Bisnis.com, JAKARTA -- Penanganan Sungai Citarum memerlukan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar aliran salah satu sungai penting di Jawa Barat itu.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sonny Harry B. Harmadi mengatakan pihaknya terus mengawal berbagai program pemberdayaan kawasan perdesaan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya terus membaik dan ikut berpartisipasi menjaga kebersihan sungai.
"Kami berharap dapat memberi pemahaman, mengubah perilaku, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mendukung perbaikan Sungai Citarum melalui perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup. Sungai itu sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan," paparnya di sela-sela kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung, Jumat (21/9/2018).
Sonny bersama Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Iwan Eka Setiawan dan Plh. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK Mustikorini Indrijatiningrum melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Bojongsoang di Kabupaten Bandung.
Dua daerah itu masuk dalam wilayah kerja sektor 6 satuan tugas Citarum Harum.
Setelah berkeliling Sungai Citarum dengan perahu bersama Komandan Sektor 6 Kodam III Siliwangi Kolonel Inf. Yudi Zanibar untuk melihat perkembangan sungai tersebut, Sonny berdiskusi dengan kader Revolusi Mental di lokasi yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan sampah.
Kondisi DAS Citarum yang semakin memburuk membuat Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Perpres itu ditindaklanjuti Kemenko PMK dengan dua program yaitu Gerakan Pengurangan Risiko Bencana dan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dua program ini berupaya mendorong perubahan perilaku masyarakat di Baleendah, Bojongsoang, dan Dayeuh Kolot, yang rutin dilanda banjir.
Ketiga kecamatan tersebut berada di cekungan antara bantaran DAS Citarum. Banjir bisa terjadi hingga 10 kali dalam setahun, dengan ketinggian air mencapai 2-4 meter dan berdurasi 1-2 minggu.
Oleh karena itu, Menko PMK Puan Maharani menekankan pentingnya pendekatan kesejahteraan dalam menangani masalah ini.
Pada awal September 2018, Kemenko PMK bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat di tiga kecamatan di sekitar DAS Citarum.
Pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pemahaman serta kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan membangun partisipasi semua pihak.
Saat banjir terjadi, masyarakat desa akan dibantu kader Revolusi Mental untuk memetakan kebutuhan dasar seperti area penampungan, kebutuhan air, pangan, obat-obatan, serta prosedur melakukan evakuasi.
"Masyarakat dan pemerintah harus bergotong-royong mencegah pencemaran dan pendangkalan sungai agar risiko bencana banjir terus berkurang," pungkas Sonny.
