Bisnis.com, MANADO-- Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan selama pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla membutuhkan tambahan tenaga kerja lebih dari 200.000 orang.
Sejalan dengan itu, Gerakan Nasional Revolusi Mental diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja tersebut.
Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, untuk menyelesaikan seluruh Proyek Strategis Nasional , total tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 394.000 pekerja. Dari jumlah tersebut, suplai tenaga kerja yang tersedia baru mencapai 185.950 orang.
"Untuk itu kita membutuhkan tambahan lebih dari 200.000 orang tenaga kerja. Yang paling banyak dibutuhkan oleh proyek strategis nasional adalah lulusan pendidikan vokasi dan politeknik," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Infrastruktur", Sabtu (27/10/2018).
Diskusi dilaksanakan dalam rangka Rembuk Nasional bertajuk Kemandirian Ekonomi Untuk Indonesia Maju, yang merupakan bagian dari rangkaian acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang berlangsung sejak Jumat (26/10/2018) hingga Minggu (28/10/2018).
Turut hadir dalam diskusi tersebut sebagai pembicara Cahyono, warga Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ia terdampak pembangunan PLTU Batang yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembicara lainnya adalah Johnson W. Sutjipto selaku pengusaha pelayaran.
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian yang dikutip Bisnis, kualifikasi pendidikan SMK paling banyak dibutuhkan, yaitu 43% atau sebesar 183.300 orang, diikuti kualifikasi Politeknik 27% atau sebesar 107.800 orang.
Selanjutnya, pekerja konstruksi dengan kualifikasi S1 dibutuhkan 23% atau sebesar 90.300, sedangkan kualifikasi spesialis S2 dan S3 dibutuhkan hanya 2% atau sebesar 9.660 orang.
