Jakarta (28/12) – Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dugaan longsoran (flank collapse) di sisi barat daya Anak Krakatau sebagai penyebab Tsunami di Selat Sunda membutuhkan penanganan khusus. Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko bencana susulan.
Sejak 27 Desember 2018 lalu status Gunung Anak Krakatau ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga. Dampak Tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu diharapkan tidak terjadi lagi dan dapat diantisipasi dengan baik. Pasca Tsunami, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan dari mulai evakuasi korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.
Menindaklanjuti arahan Menko PMK (Puan Maharani) untuk antisipasi dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, hari ini diselenggarakan rapat koordinasi tingkat eselon 1 di Kemenko PMK. Rapat dibuka oleh Seskemenko PMK YB Satya Sananugraha dan dipimpin oleh Plt Deputi bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi.
Agar dapat memahami potensi risiko yang ada, peserta terlebih dahulu mendengarkan paparan dan rekomendasi dari pakar Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Dr. Widjo Kongko dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Dr. Igan Sutawijaya. Berdasarkan pendapat para pakar, pemerintah perlu memperkuat fasilitas sistem peringatan dini yang ada di sekitar Selat Sunda khususnya pemasangan beberapa unit sensor tide gauge di sekitar pulau-pulau dalam Komplek Krakatau.
Selain itu, Ikatan Ahli Geologi Indonesia akan segera menyampaikan rekomendasi tentang risiko yang ada sebagai dasar penetapan siaga darurat oleh pemerintah daerah. “Ada sekitar 351 ribu jiwa yang berpotensi terdampak jika terjadi bencana di sekitar Selat Sunda,” jelas Dody Ruswandi, Sestama BNPB. Oleh karenanya, antisipasi dan kesiapsiagaan atas potensi bencana saat ini di Selat Sunda diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiiwa dan kerusakan.
Rakor juga menyimpulkan perlunya perbaikan sistem informasi bencana serta mendorong kesiapsiagaan daerah. Deputi Geofisika BMKG, M. Sadly menjelaskan bahwa BMKG secara intensif berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memantau perkembangan di Selat Sunda.
Dalam rapat, setiap kementerian/lembaga sepakat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah berisiko terdampak sesuai tugas dan fungsinya. Rakor memutuskan segera dilaksanakan rapat teknis untuk menetapkan implementasi di lapangan termasuk antisipasi khusus di wilayah pantai Cilegon yang menjadi lokasi berbagai industri.
Pemerintah daerah melalui Kemendagri diminta segera menetapkan titik evakuasi dan menyiapkan jalur khusus evakuasi. Hal lain yang disepakati untuk segera ditindaklanjuti ialah mekanisme informasi untuk peringatan dini bahaya bencana.
Rakor ini diikuti oleh berbagai lintas Kementerian dan Lembaga. Hadir perwakilan dari Kemenko Maritim, BNPB, BMKG, KemenPUPR, BPPT, KemenESDM, Kemendagri, Kemenhub, Kemendes PDTT, Kemensos, Kemendikbud, dan perwakilan TNI.
